Rekening Bersama (di Kaskus)

          Rekening Bersama atau biasa di singkat "Rekber"adalah perantara/penengah atau pihak ketiga yg membantu transaksi online Anda. Sebagai pembeli, anda tidak perlu ragu untuk bertransaksi dan takut ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual walaupun masih baru jualan dikaskusnya tapi dijamin barang yg di jual akan cepat laku dan juga terhindar dari kecurigaan para kaskuser, asalkan kondisi barang yg sesungguhnya di jelaskan secara rinci kepada pembeli 

Cara kerja dari Rekber :

           Setelah penjelasan mengenai pengertian dan cara kerja rekening bersama saya di sini akan bercerita mengenai pengalaman menggunakan jasa rekber di forum jual beli kaskus. Pada waktu itu saya di minta tolong oleh teman saya untuk menjualkan handphone pacarnya yang ingin di jual di karenakan sudah bosan. Ketika membuat thread di FJB kaskus, ada salah satu kaskuser yang ingin membeli handphone tersebut kemudian setelah nego lewat sms terjadilah kesepakatan untuk menggunakan jasa salah satu penyedia jasa rekber yang ada di kaskus. Cara kerjanya sama seperti yang ada di gambar tersebut, pertama-tama pembeli menanyakan kepada saya apakah bisa menggunakan jasa rekber setelah saya menyatakan ketersediaannya, pembeli menghubungi penyedia jasa rekber untuk memberitahukan transaksi pembeli handphone ini dan penyedia jasa rekber memberi tahu saya kalau pembeli tadi telah menggunakan jasa rekber dia. Setelah itu pembeli mentransfer dana ke rekening si jasa rekber tadi dan si jasa rekber memberi tahu saya bahwa dana sudah di transfer dan saya di minta untuk mengirim barang ke alamat pembeli. Setelah barang sampai ke pembeli, pembeli lalu mengecek barang apakah sesuai dengan kondisi yang di tulis di thread atau sesuai dengan apa yang dia lihat. Jika sesuai pembeli akan memberi tahu jasa rekber untuk mengirim dana ke saya tetapi jika tidak sesuai maka dana dari jasa rekber akan di kembalikan ke pembeli tersebut. Itulah sekilas pengalaman saya menggunakan jasa rekber.

Sumber :

• http://www.kaskus.co.id/show_post/000000000000000569362433/4/-
• http://heristbd.blogspot.com/2013/02/cara-kerja-rekening-bersama.html

Peraturan dan Regulasi UU tentang ITE

Pengertian Peraturan dan Regulasi

        Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

     Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

           Setelah di jelaskan mengenai pengertian peraturan dan regulasi di atas selanjutnya di bawah ini akan di jelaskan mengenai undang-undang yang berkaitan erat dengan ITE seperti di bawah ini :

1) UU no. 19 (Hak Cipta)

         UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII membahas tentang hak cipta eksklusif dimana ada beberapa hak yang di berikan kepada pemegang hak cipta yaitu : 

• Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik)
• Mengimpor dan mengekspor ciptaan
• Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
• Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum
• Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

       Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Contoh : seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

2) UU no. 36 (Penyelenggaraan Telekomunikasi)

     Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. 

      Dalam pembuatan UU ini dibuat karena ada beberapa alasan,salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi dan untuk manjaga keamanan bagi para pengguna teknologi informasi. Berikut adalah beberapa pengertian yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana tetekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
15. Menteri adalah Menteri yang ruang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

3) UU ITE

          Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

           Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. 

            Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. 

Beberapa materi yang diatur, antara lain: 

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);
4.  penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);

Kesimpulan :

• Di buatnya UU ITE ini di maksudkan sebagai perlindungan bagi masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik dan jika mengalami tindak pencemaran nama naik ataupun pelecehan seksual seperti penyebaran foto-foto pribadi yang tidak seharusnya di sebarluaskan untuk umum.

Sumber :

• http://my-refurbished-laptops.blogspot.com/2013/05/peraturan-dan-regulasi-uu-no-19-hak.html
• http://zaenal-zaeblogs.blogspot.com/2013/05/peraturan-dan-regulasi.html